Home  / Nasional
Majelis Pers Sebut Dewan Pers bukan Lembaga Legislasi dan Verifikasi Organisasi Pers dan Media
Selasa, 28 November 2017 | 14:02:00
ist.
JAKARTA - Sejarah lahirnya Majelis Pers Independen (MPI) dari rahim reformasi tahun 1999 merupakan prakarsa dan buah pemikiran dari 28 organisasi pers reformis kala itu untuk merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan pers. 
Ketika itu MPI berhasil menyusun kode etik wartawan dan menyerahkan rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Pers ke DPR RI. Itulah yang membidani lahirnya Undang Undang No.40 Thn 1999 Tentang Pers secara konstitusi. Undang Undang tersebut mengamanahkan dibentuknya Dewan Pers independen, karena Dewan Pers produk rezim Orde Baru telah dinyatakan demisioner oleh Yakob Utama sebagai Pelaksana Harian Dewan Pers saat itu di hadapan pimpinan organisasi-organisasi wartawan pada tanggal 5-7 Agustus tahun 1999 di hotel Topas Bandung yang merupakan rangkaian kegiatan selumnya yaitu rakor Departemen Penerangan pada tanggal 26-28 Mei tahun 1999 di Hotel Garuda Malioboro Yogyakarta yang dihadiri sejumlah organisasi wartawan. 

Saat itu berlanjut dengan rapat-rapat di Dewan Pers dengan disepakati beberapa hal diantaranya meratifikasi kembali kode etik wartawan Indonesia (KEWI) menjadi kode etik jurnalistik (KEJ) serta memberi penguatan-penguatan kepada dewan pers sebagai ujung tombak umat pers dalam mengawal agenda reformasi dan demokrasi sebagai bagian dari pilar ke empat (4) demokrasi.

Dan di era reformasi, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan garis lurus amanah UUD’45. Dengan adanya Amandemen pasal 28 huruf (a) sampai (f) tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat dan memperoleh hak Informasi, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik Indonesia, Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, maka UU Pers perlu dikaji. 

Hal itu disampaikan praktisi hukum yang juga pengacara kondang Alamsyah Hanafiah pada rapat bersama jajaran Majelis Pers di lantai 5 Gedung Dewan Pers baru-baru ini.

“UU Pers saya katakan prematur dan belum sempurna karena bertentangan dengan UUD yang sudah diamandemen,” ujar Alamsyah.

Lebih jauh dikatakannya, Dewan Pers tidak boleh membuat aturan atau regulasi mengenai oraganisasi pers maupun wartawan karena Dewan Pers hanya merupakan lembaga AdHoc.

Pada pasal 1 UU Pers tidak ada definisi Dewan Pers dalam Ketentuan Umum sebagai ruh UU Pers.

“Dewan Pers baru muncul pada Pasal 15 UU Pers. Jadi saat UU Pers disahkan Dewan Pers belum ada dan baru kemudian dibentuk oleh organisasi pers mengacu dari pasal 15,” urai Allamsyah.

Alamsyah juga mengatakan, pesatnya perkembangan pers Indonesia, maka keberadaan Dewan Pers sudah tidak lagi menjadi payung hukum para organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan.

Dikesempatan yang sama, Sekjen Majelis Pers Ozzy Sulaiman Sudiro mengatakan, keberadaan Dewan Pers hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi seluruh organisasi pers dan perusahaan media. 

Jadi, sesuai Undang-Undang, lanjut Ozzy, keberadaan Dewan Pers tidak ada satupun pasal yang menerangkan kewenangannya terkait legislasi dan verifikasi, namun hanya boleh mendata organisasi wartawan dan perusahan media. 

“Apalagi memiliki HAK menentukan kebijakan yang justru berpotensi memberangus kemerdekaan pers itu sendiri dengan modus akal-akalan untuk kepentingan “rulling party”, padahal seharusnya sesuai salah Satu fungsi dewan pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, bukan malah mematikan kehidupan pers,” tegasnya.

Ozzy juga menguraikan, Pers adalah produk etika, secara eksistensinya, produk jurnalis adalah muatan informasi. Munculnya berbagai macam konflik horizontal maupun vertikal terhadap sengketa pers yang menandakan lemahnya UU Pers, banyak keluhan masyarakat terhadap pers antara lain, masih banyak media yang mengabaikan nilai-nilai privasi, mengembangkan berita berbau pornografi, fitnah, gosip, isu SARA, sadisme serta mengemas berita dalam dimensi konflik, atau pada intinya masih banyak media yang mengabaikan kaidah- kaidah jurnalistik di dalam pemberitaannya. (rls)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Resmi Dilantik, PAW 4 Anggota DPRD Pekanbaru
Ngotot Bukan Badan Publik, SKK Migas Sumbagut Diminta Serahkan Bukti Kuat
Prajurit dan Persit Kodim 0313/Kampar dan Yonif 132/BS Ikuti Penyuluhan Bintal
Polisi Sebut 50 Persen Pemilik Kendaraan di DKI Tunggak Pajak
Panglima TNI: Kekuatan Bangsa Bermuara Pada Persatuan dan Kesatuan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad