Home  / Lingkungan
Dirjen PPKL Surati 600 Perusahaan HTI dan Perkebunan Pulihkan Ekosistem Gambut
Senin, 3 Desember 2018 | 14:51:15
doc: Jikalahari
Penggiat lingkungan desak pemerintah hentikan operasional PT RAPP di lahan gambut secara permanen.
JAKARTA - Sekitar 600 perizinan Perkebunan maupun HTI yang berada pada Kesatuan Hidroligis Gambut (KHG). Secara bertahap terhadap perusahaan perkebunan dan HTI tersebut akan mendapat surat perintah pemulihan lahan gambut. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M. R. Karliansyah.  

Pada tahun 2017, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal PPKL telah menerbitkan surat perintah pemulihan tahap pertama terhadap 225 perusahaan perkebunan dan 100 perusahaan HTI. 

Surat perintah pemulihan tersebut telah ditindaklanjuti oleh 167 perusahaan HTI dan perkebunan, dan saat ini telah ditetapkan sebanyak 8.514 unit titik penataan tinggi muka air tanah manual dan 828 unit titik penataan tinggi muka air tanah otomatis serta 560 titik stasiun pemantauan curah hujan. 

Lebih lanjut, saat ini juga telah terbangun sebanyak 16.546 unit sekat kanal dengan perencanaan sampai tahun 2026 terbentuk 7.726 unit sekat kanal tambahan.

Berdasarkan data pengukuran tinggi muka air tanah yang telah dilaporkan oleh perusahaan secara rutin baik pada perusahaan HTI maupun perkebunan, secara umum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan meskipun berbagai upaya perbaikan tetap dilakukan untuk mencapai tinggi muka air tanah 0,4 meter sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2014 Juncto PP nomor 57 Tahun 2016 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan mempertahankan level air 0,4 meter, maka kondisi gambut akan tetap basah sehingga ini menjadi pencegahan awal terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

"Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan upaya bersama agar pengelolaan ekosistem gambut dapat dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi namun juga sekaligus menjaga lingkungan untuk terus lestari," tegas Karliansyah.

Pemulihan Ekosistem Gambut yang rusak menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian LHK melalui Ditjen PPKL, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pihak swasta dan masyarakat umum. 
Kementerian LHK terus meningkatkan target pemulihan ekosistem gambut setiap tahunnya melalui upaya perbaikan tata kelola air gambut (restorasi fungsi hidrologis) dengan pembuatan sekat kanal hingga pembentukan kemandirian masyarakat.***

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
JMGR: Tanpa SK PS Gambut, Jokowi Tidak Perlu Ke Riau
SPKKL Manembo Nembo Ajak Masyarakat Jaga Ekosisitem Laut
BPK: Kerusakan Ekosistem Akibat Freeport Tak Rugikan Negara
APR Ancaman Baru untuk Kawasan Gambut di Riau
Kasrem 031/WB Hadiri Diskusi Telaah Kebakaran Gambut Di Desa Lukun

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad