Home  / Lingkungan
Menteri LHK Evaluasi Izin 2,3 Juta Ha Lahan Sawit
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:33:17
Ilustrasi: Foto Okezone
JAKARTA - Pemerintah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September lalu. Dalam Inpres tersebut ada tiga poin yang nantinya akan dikejar.

Ketiga poin tersebut adalah Perpres mengenai penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, lalu Perpres Moratorium Sawit dan Perpres mengenai Reforma Agraria.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut nantinya pemerintah tidak akan memberikan izin baru untuk lahan sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Termasuk juga yang sedang dalam pengajuan izin kepada pemerintah.

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi izin-izin sawit yang sudah dikeluarkan. Evaluasi lahan sawit tersebut mencakup yang berada didalam kawasan hutan.

"Yang bagian saya yang kehutanan Inpres moratorium sawit itu tugasnya adalah satu bahwa tidak boleh ada izin baru yang kedua harus dievaluasi izin-izin yang sudah ada permohonannya tapi belum dikeluarkan izinnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Berdasarkan data yang dimiliki KLHK, Siti Nurbaya menyebut jika ada sekitar 15 juta hektare (ha) yang akan diidentifikasi. Jumlah tersebut terdiri dari seluruh lahan yang masuk dalam perkebunan dan hutan.

Dari 15 juta ha yang akan dievaluasi, 11 juta ha merupakan lahan yang berada di hutan. Sementara khusus lahan sawit ada sekitar 2,3 juta ha yang akan dievaluasi.

"Dari 11 juta ada 2,3 juta yang berupa sawit dan sedang diidentifikasi perizinannya dan nanti identifikasi kalau dia sudah dibuka, terkait hutan primer atau enggak," ucapnya.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah meliputi siapa pemberi izin lahan tersebut. Selain itu, peruntukan izin lahan tersebut juga akan ditinjau ulang apakah sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

"Karena misalnya permohonannya enam tahun yang lalu delapan tahun yang lalu nah itu bisa dilihat. Persyaratannya seperti apa, waktu izin sawitnya itu dikeluarkan oleh bupati atau sesuai tata ruang atau tidak itu bagian saya juga," jelasnya.


(okezone.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Bakamla RI Sosialisasikan Evaluasi Jabatan Awak Kapal di Ambon
Konflik Lahan Mahato, Dewan Akan Telusuri Status Kawasan ke LHK
Tak Izinkan Diskusi Kekhalifahan, 1.000 Aparat Kawal Az-Zikra
Pemkab Kampar Sediakan Lahan Untuk Pembangunan Perkantoran BPN Baru
Tanpa Izin Polisi, Panitia Tetap Gelar Diskusi Khilafah

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad