Home  / Lingkungan
YLBHR Gugat PT BSP dan Mantan Anggota DPRD Kampar Terkait Kawasan Hutan
Senin, 10 September 2018 | 20:08:35
sy/riaueditor.com
KAMPAR, riaueditor.com - Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) menggugat PT. Bumi Sawit Perkasa (PT. BSP) dan mantan Anggota DPRD Kampar H Fachrudin terkait alih fungsi kawasan hutan seluas 552 hektar ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada 5 September lalu.

"Gugatan legal standing tersebut sudah kita daftarkan dengan register No. 62/PDT-G/2018/PN.Bkn pada Rabu lalu," ungkap Ketua YLBHR, Dimpos Tampubolon saat ditemui di Kantor YLBHR, Senin (10/9/18) pagi.

Dikatakan Dimpos, obyek gugatan berupa kebun kelapa sawit seluas 552 hektar yang terletak di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu.

"Kita sudah cek ke lokasi, mengambil titik koordinat dan sudah kita overlay ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau No. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016, ternyata kebun tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP)," ujar Dimpos yang juga mantan Ketua Forum Wartawan Kampar (FWK) tersebut.

Selain itu, berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, lahan tersebut juga berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP), lanjut Dimpos.

Adapun saudara Fachrudin menjadi tergugat dalam perkara ini atas perannya sebagai penjual lahan kepada PT. BSP.

"Berdasarkan data yang dimiliki YLBHR dan keterangan-keterangan yang kita kumpulkan dari masyarakat, lahan tersebut dibeli oleh PT. BSP dari H Fachrudin. Jadi dia harus juga bertanggungjawab dalam alih fungsi lahan ini," terang Dimpos.

Ditambahkan Dimpos, hari ini pihaknya sudah mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menghadiri sidang perdana pada hari Rabu tanggal 19 September mendatang.

"Selain gugatan legal standing, perkara ini juga akan kita laporkan ke Dirkrimsus (Direktorat Kriminal Khusus, red) Polda Riau dengan tembusan ke Kapolri agar laporan kita mendapat perhatian khusus dari Mabes Polri," lanjut Dimpos.

Kalau sudah masuk ke ranah pidana, Kepala Desa dan Camat yang mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan tersebut juga harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tandas Dimpos. (sy)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Penyelidikan Karhutla 50 Hektar Di Lahan PT NSP Desa Lukun Belum Tuntas
Karyawan PT KBM Tewas Tertimpa Batu dan Tanah di Tambang Batu Bara di Inhil
Mengaku Pemilik yang Sah, PT GII Rusak Kebun Sawit Warga Tenayan Raya
PPP Sebut KPU ‘Genit’ soal Aturan Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg
Ribuan DPT Ganda Ditemukan di Padang Lawas Utara, 1 NIK Terdaftar untuk 47 Orang

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad