Home  / Lingkungan
Mandul, YLBHR Minta Kepala Balai Gakkum Seksi II Pekanbaru Dicopot
Selasa, 21 Agustus 2018 | 16:41:27
sy/riaueditor.com
KAMPAR, riaueditor.com - Minimnya penyelesaian kasus perambahan kawasan hutan oleh Gakkum Seksi II Pekanbaru membuat Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) merasa kesal. YLBHR minta agar Kepala Gakkum, Edwar dicopot dari jabatannya.

"Kita minta kepada Menteri KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, red) Ibu Siti Nurbaya untuk mecopot Edwar dari jabatannya, karena kerjanya tidak jelas di Riau ini," ungkap Suwandi, Sekretaris YLBHR, Selasa (21/8/18).

Dijelaskan Suwandi, pihaknya sudah melaporkan secara resmi perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan lindung Bukit Suligi kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi II Pekanbaru atau yang sering disebut Gakkum Seksi II Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2017 lalu. Akan tetapi penanganan perkara tersebut jalan di tempat.

"Awalnya mereka semangat menangani laporan kita, kita masukkan laporan tanggal 4 Desember 2017, dua minggu kemudian tim Gakkum langsung ke lokasi. Kita dampingi, kita tunjukkan kebunnya, kita buktikan titik koordinat di lapangan. Hasilnya pas dengan yang kita laporkan. Tapi tindak lanjut setelah itu tidak ada," terang Suwandi kesal.

Barusan kita telepon Kepala Gakkum, Pak Edwar menanyakan laporan kita tahun 2017, tapi apa dia bilang, "kita lagi banyak kerjaan, kita masih fokus di Tesso Nilo, laporan bapak belum bisa kita tindak lanjuti. Kita cari waktu lah," ujar Suwandi menirukan ucapan Edwar.

Berdasarkan berkas laporan terlihat, YLBHR melaporkan PT. Karya Agro atau Aguan atas dugaan melakukan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dalam kawasan hutan. Kemuadian juga menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari  dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 92, 93 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun luas lahan diperkirakan 472 Ha, sebagian masuk Hutan Lindung (HL) dan sebagian lagi masuk Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK). Hal ini berdasarkan overlay titik koordinat ke dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Riau No. 173/Kpts-II/1986 dan peta SK Menteri LHK No. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/2016 tanggal 07 Desember 2016.

"Lahan tersebut sangat bagus, sudah berproduksi. Sekarang mereka bebas mengelolah lahan tersebut tanpa tersentuh hukum," tandas Suwandi. (Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Relawan PAS Pekanbaru Terima SK
Massa HMI Geruduk DPRD Minta Jokowi Mundur
17 Poin Pakta Integritas Prabowo-Ijtimak Ulama, Ada Soal Habib Rizieq
Ijtimak Ulama II Sepakat Dukung Prabowo di Pilpres 2019
Habib Rizieq Shihab Serukan Habaib dan Ulama Berjuang Menangkan Prabowo-Sandiaga Uno

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad