Home  / Lingkungan
Terungkap, PT. Tasmapuja Kelola 960 Hektar Lahan Dalam Kawasan Hutan
Rabu, 6 Desember 2017 | 22:15:42
Kantor YLBHR di Bangkinang.
BANGKINANG, riaueditor.com - Berdasarkan keterangan Ketua Pansus Monitoring dan Evaluasi perizinan lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby, beberapa waktu lalu, PT Tasmapuja menguasai lahan seluas 3.100 hektare.

Menurutnya, jika lahan yang diakui sesuai dengan HGU seluas 2.981 hektare, maka yang bisa ditanami kelapa sawit mestinya sekitar 2.500 hektare, tetapi yang dipakai perusahaan seluas 2.869 hektare termasuk PKS didalamnya yang berkapasitas 30 ton perjam

Selain itu, kebun kelapa sawit PT Tasmapuja ditanam hingga bibir sungai Kuamang yang seharusnya tidak boleh ditanam dan menjadi daerah resapan air sekaligus menahan laju erosi.

Namun, berdasarkan hasil investigasi dan pengukuran YLBHR dilapangan, kata Ketua YLBHR, Dimpos TB, Selasa (5/12/2017) di Bangkinang, dari seluas 2.981 hektare HGU dimiliki, PT Tasmapuja kuasai kebun inti seluas 3.020 hektare.

Dari luasan lahan itu, 2.060 hektare berada dalam areal peruntukkan lain (APL) dan 960 hektare berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat di-konversi (HPK), ungkapnya.

Hal ini berdasarkan overlay titik koordinat kedalam peta lampiran keputusan menteri kehutanan RI nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan propinsi Riau dan peta lampiran keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 65.125 hektare di Propinsi Riau, terangnya.

Jadi, hingga saat ini, HGU PT Tasmapuja seluas 960 hektare masih tetap berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat di-konversi (HPK) dan belum ada izin pelepasan kawasan hutan dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI, jelasnya.

Tindakan PT Tasmapuja yang telah merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 960 hektare tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum, katanya.

Secara Perdata, bisa digugat ke Pengadilan melalui gugatan Class Action dan Legal Standing, agar kebun kelapa sawit milik PT Tasmapuja seluas 960 hektare yang berada dalam HPK dikembalikan kepada Negara dan PT Tasmapuja wajib menghutankan kembali/ditanam dengan tanaman kehutanan.

Secara Pidana, bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu pertama, Pasal 92 ayat 2 pada huruf a berbunyi, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf b.

Huruf b, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20 milyar dan paling banyak 50 milyar

Kedua, Pasal 93 ayat 3, huruf a, Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan berasal dari kegiatan perkebunan yang berasal dari dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2.

Huruf b, menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5 milyar dan paling banyak 15 milyar, ungkapnya.

Untuk itu, kami minta pimpinan PT Tasmapuja untuk dapat kiranya memberikan penjelasan atau klarifikasi secepatnya terkait persoalan tersebut di kantor YLBHR jalan Letnan Boyak depan Pengadilan Negeri Bangkinang.

Jika hal ini tidak dapat dilakukan pihak perusahaan, kami akan mengambil langkah-langkah hukum yaitu, secara Pidana, melaporkan persoalan tersebut ke Polda Riau dengan tembusan Kapolri atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Secara Perdata, menggugat PT Tasmapuja ke Pengadilan Negeri dengan gugatan Legal Standing agar lahan dalam kawasan hutan diserahkan ke Negara dan secara Administrasi, mengajuhkan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, agar HGU PT Tasmapuja yang masuk dalam kawasan hutan dikeluarkan dari areal HGU, ujarnya serius.

Sementara itu, Manager PT Tasmapuja, Dedy H Siregar dan Staf Umum kebun, Dian saat berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi awak media.

Sementara, direktur PT Tasmapuja, Ketut Sukarwa kepada awak media, Selasa (6/12/2017) mengatakan, bahwa hal ini akan diselesaikan oleh bagian Legal PT Tasmapuja.(Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Anggota DPRD Inhu Sebut Pejabat Inhu Penerbit IUP-B PT BIP Bisa Diseret Ke Penjara
YLBHR Segera Gugat Lahan PT BSP
Pengelolaan Perhutanan Sosial Berbasis Teknologi Mendukung Masyarakat yang Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing
Mantan Kabag Tapem Inhu Tegaskan Izin Lokasi PT BIP bukan Untuk Kuasai Hutan Negara
Rawan Konflik, Polisi Sikapi Rencana Aksi Tutup Jalan Kebun PT Inecda

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad