Home  / Lingkungan
Diduga, PT SPS Tanam Sawit Di Wilayah DAS, BLH Dan Disbun Tutup Mata
Senin, 9 Oktober 2017 | 20:11:20
sy/riaueditor.com
Ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol SAG saat meninjau lokasi DAS yang ditanami kelapa sawit oleh pihak PT SPS beberapa waktu lalu.
KAMPAR, riaueditor.com - Diduga PT Surya Palma Sejahtera, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Dusun V Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar menanami wilayah daerah aliran sungai (DAS) dengan tanaman kelapa sawit. Hal ini dikatakan ketua Komisi I DPRD Kampar, Repol SAg saat dihubungi awak media, Senin (9/10/2017).

"Saat berkunjung ke PT SPS pekan lalu kami menyaksikan dan menemukan adanya pelanggaran penanaman sawit di sepanjang tepi sungai. Penanaman sawit dibibir sungai itu bukan hanya merusak habitat di DAS, juga bisa mencemari sungai, hal itu sangat menyalahi aturan," ujarnya

Dikatakan, ditepi sungai Kandis nampak berjejer tanaman pohon kelapa sawit yang berusia sekitar 8 tahun berdiri tegak. Saat ditanyakan kepada warga mengatakan, bahwa pohon kelapa sawit tersebut milik PT SPS, ujarnya.

Manager PT SPS, Syaipul Bahri saat dimintai tanggapannya, usai hearing dengan Komisi I DPRD Kampar terkesan menghindari pertanyaan awak media.

"Maaf, konfirmasinya nanti saja ya, saya pusing, pusing," ujarnya sambil meninggalkan awak media.

Ketua (YLBHR), Dimpos TB kepada awak media mengatakan, bahwa perusahaan yang menanami DAS dengan sawit selain merusak lingkungan juga mengkangkangi Undang Undang.

Dikatakan, 50 meter kiri-kanan dari anak sungai tidak boleh dirusak, harus dijaga sebagai daerah penyangga (greenbelt), keserakahan perusahaan telah merusak daerah penyangga aliran sungai.

Pihak perusahaan berkewajiban mereboisasi areal perkebunan di wilayah DAS. Sehingga tanaman kelapa sawit di wilayah DAS harus dimusnahkan dan diganti dengan tanaman kehutanan, ujarnya.

Sementara itu, kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Kampar, Cokroaminoto hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Anggota DPRD Natuna Dorong Pemkab Kampar Dirikan Pusat Pengolahan Ikan
YLBHR Segera Gugat Lahan PT BSP
Terungkap, PT. Tasmapuja Kelola 960 Hektar Lahan Dalam Kawasan Hutan
Korban Banjir Rumbai Mulai Diserang Penyakit, DPRD Tantang Action Dinsos dan Diskes
Enam Tahun Menunggu, Akhirnya Ida Yulita yang Akomodir Semenisasi Perkampungan Warga

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad