Home  / Lingkungan
Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penguasaan Dan Pengelolaan Lahan Warga Oleh PT Tasma Puja
Jumat, 11 Agustus 2017 | 12:17:48
sy/riaueditor.com
Surat Tanah Warga yang lahannya dikuasai PT Tasma Puja.
KAMPAR, riaueditor.com - Kuasa hukum pertanyakan dasar hukum penguasaan dan pengelolaan lahan warga seluas 56 hektar oleh PT Tasma Puja (PT TP).

Berdasarkan keterangan yang dibuktikan dengan legalitas tanah berupa surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) yang diterbitkan pada tanggal 1 januari 1985 oleh kepala desa M. Yunus yang diketahui oleh Camat Kampar. M. Nasir sudah sangat jelas, kata kuasa hukum warga, Andriadi, SH dan Supriadi Bone, SH, C.L.A kepada awak media, Rabu (9/8/2017) di Kampa.

Jadi, berdasarkan hal tersebut diatas, lahan yang dikuasai dan dikelola PT Tasma Puja seluas 56 hektar yang diperkirakan di areal Afdeling 1 merupakan lahan milik warga yang belum dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak manapun, Katanya.

Hal itu juga diperkuat pernyataan mantan ketua rukun warga (RK) daerah Danto, Su'ud bahwa selama menjabat sebagai ketua RK, bahwa lahan warga tersebut belum pernah dibebaskan atau di ganti rugi oleh pihak manapun termasuk PT Tasma Puja.

Serta berdasarkan pernyataan mantan Humas PT Tasma Puja, Syahril yang menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Humas PT Tasma Puja dan berdasarkan data rekapitulasi pembebasan lahan PT Tasma Puja, tanah warga seluas 56 hektar terdiri dari 28 pucuk persil surat tersebut belum pernah di bebaskan atau di ganti rugi oleh pihak manapun, jelasnya.

Untuk itu, kita lakukan klarifikasi dan informasi kepada direksi PT Tasma Puja dan surat klarifikasi dan informasi dengan nomor: 001/SP-AS/VIII/2017 telah kita layangkan pada tanggal 4 agustus 2017, ujarnya.

Agar tidak menimbulkan akibat hukum lain dalam permasalahan ini, kita minta pihak PT Tasma Puja memberikan klarifikasi dan informasi berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 7 kali 24 jam dari surat diterima.

"Jika hal ini tidak diindahkan, maka dengan sangat menyesal terpaksa kami melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku," ujarnya.

Sementara itu, direksi PT Tasma Puja, Ketut Sukarwa ketika dihubungi menyarankan menanyakan hal tersebut kepada staf umum kebun. Sayang, kita tidak mengetahui siapa yang ia dimaksudkan.

Humas PT Tasma Puja, Dian ketika beberapa kali dihubungi awak media guna konfirmasi dan klarifikasi tidak mengangkat telepon. (Syailan Yusuf)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kecewa, Warga Duduki 56 Hektar Lahan Kebun PT Tasma Puja
Wakil Bupati Siak Resmikan Kantor PT Persi Perwakilan Perawang
Hearing Ke-2, Dihadapan Dewan dan Managemen PT Kalila Warga Muaro Sako Sampaikan Penderitaan dan Tuntutan
Ketua KPK: Koruptor Seharusnya tak Perlu Diberi Remisi
Suharmi Hasan Tampung Aspirasi Warga Pulau Sarak

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU