Home  / Internasional
Trump: Beberapa Tahun Lagi PM Israel Akan Bernama Muhammad
Selasa, 21 Agustus 2018 | 15:12:32
(Foto: Samuel Corum/Anadolu Agency)
Presiden AS, Donald Trump dan Raja Yordania, Abdullah II bin Hussein usai memberikan keterangan pers bersama di Gedung Putih, Washington, 5 April 2017.
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa "Perdana Menteri Israel dalam beberapa tahun mendatang mungkin akan bernama Muhammad" jika kebijakan satu negara berhasil diterapkan di Palestina dan Israel.

Komentar itu disampaikan Trump saat bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II saat sang raja mengunjungi Gedung Putih pada Juni lalu. Saat itu, Raja Abdullah diduga mengatakan, "banyak pemuda Palestina yang tidak lagi menginginkan solusi dua negara untuk diterapkan, tetapi ingin hidup bersama dengan Israel dengan hak-hak yang setara bagi semua orang yang akan membuat Israel kehilangan identitas Yahudinya". Menjawab sang raja, Trump mengatakan, "apa yang Anda katakan masuk akal. (Dalam skenario satu negara), perdana menteri Israel dalam beberapa tahun mendatang akan dipanggil Muhammad."

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin juga membahas mengenai rencana perdamaian di Timur Tengah yang oleh Trump disebut sebagai sebuah "kesepakatan abad ini". Detail dari rencana yang telah diwacanaka sejak tahun lalu itu sampai saat ini masih belum juga diungkap kepada publik dan tampaknya belum pernah dibahas dengan para pemimpin Arab dan Timur Tengah.

Middle East Monitor, Selasa (21/8/2018) mewartakan, meski pertemuan itu terjadi Juni lalu, komentar Trump tersebut baru diketahui pekan ini dari laporan stasiun televisi Israel Channel 10. Times of Israel melaporkan bahwa Channel 10 mengklaim laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh pejabat Israel dan mantan pejabat AS yang menerima briefing mengenai pertemuan itu.

Namun, baik Gedung Putih mau pun Kedutaan Besar Yordania di Washington menolak berkomentar mengenai hal ini.

Meskipun komentar itu tampaknya disampaikan dengan bercanda, Trump kemungkinan merujuk pada ketakutan mengenai keseimbangan demografi yang menjadi perhatian Israel.

Dalam Garis Hijau Israel, 6,5 juta dari 8,8 juta penduduknya adalah orang Yahudi, mewakili sekira 75 persen populasi. Sementara 20 persen terdiri dari etnis Palestina warga negara Israel, Druze dan komunitas minoritas.

Jika solusi satu negara, yang akan menggabungkan wilayah Palestina yang diduduki dan wilayah Israel menjadi satu "negara dari semua warganya"dikejar, maka 4,8 juta warga Palestina akan perlu diperhitungkan dalam statistik tersebut. Ditambah dengan 2,3 juta warga Israel non-Yahudi, negara yang terbentuk dari penggabungan itu tidak akan memiliki penduduk Yahudi mayoritas.

Kondisi ini di masa depan akan diperparah dengan tingginya tingkat kelahiran di kalangan warga Palestina dan menurunnya tingkat kelahiran etnis Yahudi Israel.

Israel berusaha mempertahankan karakter negara Yahudinya dengan mengesahkan undang-undang Negara Bangsa Yahudi pada Juli. Undang-undang yang menyatakan Israel sebagai negara Yahudi dan mencabut status bahasa Arab sebagai bahasa nasional itu mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama warga minoritas di Israel. Banyak yang menyebut kebijakan itu sebagai sebuah penerapan sistem apartheid oleh pemerintah Zionis.


(okezone.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Hina Nabi Muhammad di Medsos, Oknum Polisi Dijebloskan ke Penjara
BKPM Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp189,9 Triliun ke China
Panglima TNI Terima Audiensi Plh. Ketua Umum PMI
Serangkaian Gempa di Yerusalem, Diduga Ciptaan Israel untuk Hancurkan Masjid Al-Aqsa
Danramil Hadiri Pelantikan Danki PPM di Lubuk Bendahara Timur

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad