Home  / Internasional
Dunia Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel, PBB Keluarkan Resolusi Sejak 1947
Minggu, 17 Desember 2017 | 15:15:59
(Foto: Mohammed Salem/Reuters)
Pengunjuk rasa membawa bendera Palestina di Tepi Barat
DUTA Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Terpilih, Zuhair al Shun mengatakan, bukan hak Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebab, status tersebut harus dirundingkan bersama antara Palestina dengan Israel.

Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan status quo yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Kota Yerusalem. Hingga saat ini, Kota Suci tersebut diberikan status politik dan legal khusus karena rawan memicu konflik.

Pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem tersebut juga ditentang oleh berbagai negara serta organisasi di dunia. Tak kurang dari Uni Eropa (UE), Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (OKI) menolak pengakuan Negeri Paman Sam.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Sejumlah alasan dikemukakan untuk menolak pengakuan tersebut, salah satunya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB. Komisi beranggotakan 15 negara baik tetap maupun tidak tetap itu telah mengeluarkan sejumlah resolusi terkait status Yerusalem sejak 1947 guna menengahi pertikaian.

Resolusi pertama yang dikeluarkan PBB adalah resolusi 181 yang diterbitkan pada 1947. Resolusi tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya solusi dua negara (two state solution) untuk mengakhiri perebutan wilayah yang terjadi antara Israel dengan Palestina.

Mengutip dari Britannica, resolusi PBB 181 menekankan pemisahan Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi dengan Yerusalem dan Betlehem sebagai corpus separatum atau entitas terpisah yang akan diatur oleh rezim internasional khusus.

Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris Raya sejak menyerahnya Kesultanan Ottoman pada 1917 hingga 1922. Selama pendudukan Inggris, imigrasi etnis Yahudi ke kawasan itu meningkat pesat, ditambah dengan Deklarasi Balfour yang menyatakan bahwa London mendukung berdirinya Negara Yahudi di tanah Palestina.

Pada April 1947, Inggris merasa sudah tidak mampu lagi mengatur Palestina akibat dampak Perang Dunia II serta perlawanan dari Dunia Arab. Inggris lantas menyerahkan isu tersebut kepada PBB yang membentuk komisi khusus hingga lahirnya resolusi 181 tersebut. Meski komunitas Arab sempat menyatakan keberatan, nyatanya resolusi tersebut mampu memberi jalan keluar terbaik.

Upaya Israel Mencaplok Yerusalem

Berjarak kurang lebih enam bulan sejak resolusi tersebut, negara Yahudi Israel berdiri di tanah Palestina. Adalah David Ben Gurion yang mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Deklarasi tersebut memicu perang antara Yahudi dengan Arab selama 10 bulan ke depan hingga terbitnya Perjanjian Gencatan Senjata 1949.

Hasil dari perang tersebut adalah Israel mengontrol semua area seperti tertuang dalam resolusi 181, yakni seluruh bagian yang dikategorikan Negara Yahudi sekaligus 60% area negara Arab.

Selama bertahun-tahun, wilayah Timur Tengah, terutama Israel-Palestina tetap memanas. Benih-benih konflik lantas bertumbuh menjadi Perang Enam Hari pada Juni 1967. Kesepakatan Gencatan Senjata kembali ditandatangani demi mengakhiri konflik. Namun, lagi-lagi Israel berlaku semena-mena dengan mengambil alih Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta Dataran Tinggi Golan.

Pengambilalihan Yerusalem Timur tersebut memicu protes dari negara-negara Arab. Sebagaimana diketahui, Palestina sejak lama mengupayakan agar Yerusalem Timur diakui sebagai ibu kota yang sah jika kelak merdeka. Sementara Israel menginginkan seluruh wilayah Yerusalem sebagai Ibu Kota negara.

Resolusi demi Resolusi, Israel Bersikukuh Rebut Yerusalem

Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mencoba menengahi dengan mengeluarkan resolusi 252 yang diadopsi pada 21 Mei 1968. DK PBB menegaskan bahwa segala upaya secara administratif dan legislatif untuk mengubah status legal Yerusalem adalah invalid.

Israel tetap membandel dengan berupaya mencaplok Yerusalem Timur. PBB tidak tinggal diam dengan kembali menerbitkan resolusi 267 pada 3 Juli 1969. DK PBB mendesak agar Israel menghentikan segala upaya aneksasi Yerusalem Timur yang dapat membahayakan resolusi 181.

Ternyata, sejumlah resolusi tersebut tidak mampu menghentikan langkah Israel. PBB bahkan mengeluarkan tiga resolusi secara beruntun pada 1980 yakni resolusi 465, 476, dan 478. Benang merah dari ketiganya pun masih sama. Israel diminta menghentikan okupasi wilayah Arab yang terus-menerus dilakukan sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur yang masuk wilayah Palestina.

Ternyata, sejumlah resolusi tersebut tidak mampu menghentikan langkah Israel. PBB bahkan mengeluarkan tiga resolusi secara beruntun pada 1980 yakni resolusi 465, 476, dan 478. Benang merah dari ketiganya pun masih sama. Israel diminta menghentikan okupasi wilayah Arab yang terus-menerus dilakukan sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur yang masuk wilayah Palestina.

Dukungan lain bagi Israel adalah terbitnya Undang-Undang Yerusalem di Kongres AS pada 1995. Isi dari UU tersebut menyatakan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Kedutaan Besar di Tel Aviv harus dipindahkan ke Yerusalem selambat-lambatnya 31 Mei 1999.

Catatan penting dalam UU tersebut adalah status Yerusalem tidak dibagi-bagi (undivided city) untuk kemudian diakui secara penuh sebagai Ibu Kota Israel. Bagaimana pun juga, deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota oleh Israel belum diakui secara internasional karena menunggu hasil akhir perundingan dengan Palestina.

UU tersebut tidak secara langsung dipatuhi oleh Presiden Bill Clinton. Tokoh Partai Demokrat itu memang sempat berjanji untuk mengimplementasikan. Tetapi, hingga dua presiden penggantinya, UU tersebut tidak juga dilaksanakan karena dianggap melanggar kuasa lembaga eksekutif dalam menentukan kebijakan politik luar negeri.

Tidak demikian halnya dengan Presiden ke-45, Donald Trump. Politikus Partai Republik itu dengan berani menyatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel dan Kedutaan Besar akan dipindahkan dari Tel Aviv secara bertahap.

AS bukannya tidak berupaya memecahkan masalah Yerusalem. Pada 2000, Presiden Bill Clinton sempat mengupayakan negosiasi dengan Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Barak dan pemimpin Palestina Yasser Arafat di Camp David. Namun, inisiatif itu menemui jalan buntu.

Lagi-lagi status Yerusalem sebagai penyebabnya. Ehud Barak menginginkan seluruh Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sementara Yasser Arafat kukuh menghendaki Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Segala upaya untuk menggelar perundingan terkait status Yerusalem pun belum pernah mencapai kata sepakat antara Israel dengan Palestina hingga hari ini.

Belum tercapainya kata sepakat itu antara lain dilatarbelakangi sejumlah isu seperti pemukiman ilegal Yahudi serta pengungsi Palestina di luar negeri. Yerusalem pun dibiarkan memiliki status legal dan politik khusus meski Yordania diberi kuasa mengelola kompleks Masjid al Aqsa sesuai perjanjian dengan Israel.

Tentu pengakuan pemerintah AS di bawah Donald Trump itu memberi angin segar bagi Israel sementara di sisi lain mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina. Dunia pun menolak mengikuti pengakuan itu karena status final Yerusalem wajib diserahkan kepada Israel dan Palestina lewat jalan perundingan.


(war/okezone)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kecam AS, Ketua MPR: Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa!
Penerbit Yudhistira Mohon Maaf, tapi tak Tarik Buku IPS
Protes Berdarah di Tepi Barat, Roket Ditembakkan dari Gaza ke Israel
Masyarakat Internasional Diminta Merawat Spirit Bung Karno dan Imam Khomeini
Sejarah 100 Tahun Konflik di Yerusalem yang Perlu Kamu Tahu

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad