Home  / Hukrim
Laporan Dugaan Korupsi ADD Kades Bukit Selanjut ‘Mengendap’ Di Inspektorat Inhu
Rabu, 7 Februari 2018 | 19:34:20
zap/riaueditor.com
Kausar dan Alpizar bersama pendam ... sai dari Inspektorat Inhu
RENGAT, riaueditor.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Inhu, Supardi, SH melalui Kasi Intel Kejari Inhu, Wisnu Nugroho, SH mengatakan, laporan aparat Desa Bukit Selanjut ke Kejaksaan Tinggi Riau Juli 2017 lalu, sudah dilimpahkan penanganan tindak lanjut atas laporan aparat desa Bukit Selanjut itu ke Kejari Inhu.

Laporan yang ditanda tangani sejumlah aparat Desa Bukit Selanjut itu sudah dipelajari terkait dugaan tindak pidana korupsi, hanya saja penyidik Kejari Inhu tidak bisa serta merta melakukan penyidikan terhadap yang dilaporkan yaitu oknum Kepala Desa Bukit Selanjut, Gusman Ardodi.

"Kami dari Penyidik Kejari Inhu baru akan melakukan penyidikan terhadap Kades Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang, Inhu sebagaimana laporan sejumlah aparat desa itu, setelah adanya laporan resmi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Inhu," kata Wisnu Nugroho.

Sebab, sudah pernah terjadi ketika Kejari Inhu melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terkait penyalahgunaan pembangunan antena Wifi di semua kantor desa di kecamatan Rakitkulim, Inhu, atas tindakan penyidik Kejaksaan Negeri Inhu itu, pihak Inspektorat Inhu nampaknya komplain karena merasa dilangkahi oleh penyidik Jaksa, sehingga sekarang meski laporan sudah diterima penyidik Jaksa masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Inhu, tambahnya.

Kasi Intel Kejari Inhu ini enggan menjawab pertanyaan awak media terkait seberapa banyak kasus dan atau permasalahan tindak pidana yang dilimpahkan Inspektorat Inhu selama tahun 2017 ke penyidik Kejaksaan, "Tanyakan ke Inspektorat Inhu sajalah," ujar Wisnu dengan nada rendah.

Ketua Pemantau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin Manurung, SH mengatakan, laporan dugaan korupsi ADD Desa Bukit Selanjut, Kelayang, Inhu ‘Mengendap’ di Inspektorat Inhu, sebab laporan aparat Desa Bukit Selanjut tersebut tembusannya ke Inspektorat Inhu, hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

Menurut Berlin, dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kades Bukit Selanjut mencapai ratusan juta ADD tahun 2017, yang dilaporkan sejumlah aparat desa itu ke Kejati Riau dan kini dilimpahkan ke Kejari Inhu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Inhu, "Namun apa hasil dari pemeriksaan tersebut nampaknya sengaja ditutup tutupi oleh Inspektorat Inhu, indikasinya kenapa tidak dilimpahkan ke Kejari Inhu guna ditindak lanjuti proses hukumnya," tukas Berlin.

Berlin mensinyalir Inspektorat sebagai bamper pemerintah daerah setempat, meski permasalahan yang ditanganinya jelas menabrak aturan dan sudah menjurus ke tindak pidana yang pelakunya bisa dikurung badan di penjara. 

"Mana ada kasus yang ditangani Inspektorat sampai dilimpahkan ke penyidik, apalagi sampai ke Pengadilan," ujar Ketua PKKN Inhu ini.

Berdasarkan bukti dari laporan nomor 002/2030/BS/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017, Kepala Desa Bukit Selanjut Guspan Ardodi, dilaporkan tiga orang Perangkat Desa ke Kejati Riau.  

Laporan tersebut memuat tiga belas item kegiatan dugaan penyalahgunaan ADD ratusan juta rupiah sejak tahun 2015 hingga tahun anggaran 2017. 

"Diantaranya pembangunan Kantor Desa tahun 2016 Rp 340 juta tapi masih mangkrak, dugaan markup infrastruktur jalan Dusun III Rp 485.790.000 dan pembangunan drainase Dusun III Rp. 350 juta," ungkap pelapor, Kadus I Alpizar dan Kadus III Kalkausar.

"Mewakili ratusan masyarakat, kami ada tiga orang Kadus termasuk Kadus II,  Yuzar, yang melaporkan Kades Guspan Ardodi atas dugaan korupsi ADD ke Kejati Riau," beber mereka di Pematangreba.

Sayangnya, kata pelapor, hingga saat ini hasil laporan mereka tidak pernah diperiksa Kejati Riau, tapi laporannya justru dilimpahkan ke Inspektorat Pemkab Inhu dan Kejari Inhu di Pematangreba. 

"Kami kesini melakukan konfirmasi perkembangan laporan dugaan korupsi ADD Bukit Selanjut," tambah ormas pendamping laporan, Hatta Munir.

Sementara itu, Kepala Desa Bukit Selanjut Guspan Ardodi mengaku tidak pernah dipanggil Kejati Riau maupun Kejari Rengat. "Saya tau dilaporkan, tapi penyidik Kejaksaan tidak pernah periksa saya," jawab Guspan via seluler.

Guspan mengapresiasi laporan ketiga orang Perangkat Desanya karena sikap tersebut adalah bahagian dari kepedulian kepada Desa. "Itu pertanda mereka peduli, dan yang terpenting saya sudah transparan dan tidak ada penyimpangan dana ADD," papar Guspan. 

Namun demikian dia tidak membantah akibat laporan tersebut, tahun 2017 telah dipanggil Inspektorat Inhu. "Silahkan saja tanya ke Inspektorat, dan setahu saya, masalah ini sudah sering dibuat berita tapi tak ada apa-apanya," tutup Kades. 

Sayangnya, Inspektur Inspektorat Inhu, Boike Sitinjak tidak berkenan dikonfirmasi, beberapa kali dihubungi selulernya meski nada deringnya masuk, namun Boike tidak berkenan mengangkat HP nya, begitu juga ketika dikirim sms pun tidak berkenan menjawabnya. (zap)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
KPK Minta Setnov Buka Peran Ketua Fraksi di Kasus E-KTP
Guspan Ardodi Tegaskan Tidak Ada Korupsi Dana Desa
5 Fakta soal SBY dan Kasus e-KTP yang Menyeret Namanya
Dilantik di Rutan, Penghulu Bagan Manunggal Tersangka Korupsi ADD Langsung Diberhentikan
Pelantikan Kades Seberang Pebenaan, Bupati Inhil: Junjung Tinggi Amanah Masyarakat

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad