Home  / Hukrim
Polda Riau Tinjau Lokasi PT RPJ, Apkasindo Inhu Pasang Badan?
Kamis, 14 Desember 2017 | 18:09:22
zap/riaueditor.com
Kantor Runggu Prima Jaya (RPJ) sekaligus kantor Apkasindo Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
RENGAT, riaueditor.com - Menindaklanjuti laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru pimpinan Aditia B Santoso SH kepada Kapolda Riau, terkait usaha perkebunan kelapa sawit PT Runggu Prima Jaya (RPJ) yang diduga dibangun di kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh seluas 3.247 Ha, di Desa Pesajian Kecamatan Batangperanap, Inhu saat ini mulai mulai dilakukan pengumpulan data oleh penyidik Direskrimsus Subdit IV Polda Riau.

Informasi yang dihimpun awak media ini di Mapolda Riau kemarin, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau sudah melakukan peninjauan lokasi, yaitu di areal yang kini dikuasai oleh PT Runggu Prima Jaya (RPJ) di Desa Pesajian Kecamatan Batangperanap, Inhu, sebagaimana laporan yang disampaikan YLBHI-LBH Pekanbaru.
        
Menurut sumber yang layak dipercaya di Subdit IV Ditkrimsus Polda Riau itu, hasil peninjauan tim ke areal PT RPJ Batangperanap, Inhu itu masih dalam proses pengkajian, karena tahapan berikutnya juga akan mempertanyakan masalah legal formalnya, artinya izin apa saja yang sudah dimiliki oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PT RPJ.

Setelah dimintai keterangan terhadap pelapor, mekanismenya berikutnya penyidik melakukan peninjauan lapangan, dimana areal lokasi yang menjadi pokok permasalahan, selanjutnya nanti penyidik akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan termasuk legal formal yang dimiliki, sedangkan keabsahan bahwa lahan yang dialih fungsikan itu merupakan hutan lindung atau kawasan yang dilindungi, tentu saja akan mendatangkan tenaga ahli di bidang kehutanan dan kawasan lindung, ucapnya.

“Penyidik belum sampai ke tahap pemanggilan terhadap terlapor, karena masih melakukan pengumpulan data," kata sumber itu.

Pantauan awak media ini, Selasa (12/12) Menejer PT Runggu Prima Jaya (RPJ), TJ Purba mondar mandir di Kantor Kejari Inhu di Pematangreba, belum diketahui dalam urusan apa TJ Purba di Kantor Kejari Inhu itu, karena sejumlah awak media luput tak bisa konfirmasi dengannya, dikarenakan kesibukannya yang hilir mudik di kantor Kejari Inhu tersebut.

Tokoh masyarakat Peranap, Milli Taufiq kemarin Rabu 13/12 di Peranap mengatakan, sepengetahuannya PT Runggu Prima Jaya memang sama sekali tidak memiliki perizinan apapun juga, karena areal lokasi yang digarapnya memang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga saat itupihak PT Runggu memohonkan izin lokasi kepada Bupati Inhu pada tahun 2011, Bupati Inhu menolaknya kala itu masih mengatasnamakan PT MAL, namun diteruskan oleh PT RPJ.

Menurut Milli Taufiq, sebagaimana hasil perbincangannya dengan Menejer PT RPJ, TJ Purba beberapa hari lalu disebutkannya, bahwa PT RPJ itu hanya sebagai kontraktor pembangunan kebun hingga menanaminya dengan kelapa sawit saja, setelah itu menjadi kepemilikan pribadi.

Saat ini TJ Purba bekerjasama dengan Koperasi Apkasindo Provinsi Riau dan Apkasindo Kabupaten Inhu, artinya yang tadinya areal ini atas nama PT RPJ, kini menjadi di bawah naungan Koperasi Apkasindo, namun pengelolanya tetap saja dipimpin oleh TJ Purba.

Ketika Milli Taufiq mengajak awak media ini untuk konfirmasi kepada TJ Purba di kantornya di Peranap, dari keterangan stafnya mengatakan, TJ Purba sedang keluar dan tidak berada di tempat.

Ketua Pemantau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin Manurung kembali angkat bicara di Pematangreba Kamis (14/12), menurutnya pemilik PT RPJ itu sudah sepatutnya ditangkap dan dipenjarakan, alasannya sudah cukup jelas yaitu dugaan kuat telah merambah, membabat hingga menanami kelapa sawit di areal kawasan hutan lindung Bukit Batabuh.

Bukan hanya pemilik PT RPJ itu saja, namun berikut yang tergolong ikut membiarkan segala aktivitas PT RPJ itu yang bisa berlangsung dari tahun 2011 sampai sekarang sawit yang ditanamnya sudah berbuah dan panen tanpa ada hambatan apapun juga, artinya pembabatan kawasan lindung itu terkesan dibiarkan.

Ditambahkan Berlin lagi, PT RPJ sudah dilaporkan di Polda Riau dan kini masih dalam lidik hingga full backet dalam persoalan yang dilaporkan YLBHI-LBH Pekanbaru, seyogyanya juga yang ikut dilidik bukan hanya pihak perusahaan itu saja, tapi dilihat dari posisi kewenangannya seperti Dinas Perkebunan Inhu, Dinas Kehutanan Inhu, BLH Inhu, kenapa persoalan ini terkesan dibiarkan hingga membantai kawasan lindung mencapai ribuan hektar, kata Berlin.

Ini semua boleh dikatagorikan pembiaran dalam pembantaian Hutan Lindung Bukit Batabuh, siapapun yang terlibat dalam pembantaian kawasan lindung itu, diminta untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum, dan menyeret semua aparat yang ikut bermain didalamnya tanpa memperdulikan siapapun oknum yang ada di balik permasalahan ini, tutup Berlin. (zap)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sempena HUT Bengkalis Ke-506, Masyarakat Antusias Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ustadz Somad
Sempena Hari Jadi Ke-506 Bengkalis, Seluruh Pegawai Kenakan Busana Melayu
Perkebunan Rokan Blok Terindikasi Tak Miliki HGU
Bahas Pembatasan Minyak Sawit Uni Eropa, Menko Maritim Segera Temui PBB
Tudingan Koalisi Anti Mafia Hutan Vs Sanggahan Sinar Mas

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad