Home  / Ekbis
OJK Bakal Rilis Aturan Main Terbaru untuk Fintech
Senin, 12 Maret 2018 | 15:47:43
(CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah).
OJK akan menerbitkan aturan main baru untuk fintech. Aturan itu akan digunakan menjadi kiblat bagi seluruh model fintech dan diharapkan terbit semester I 2018.
BALI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan main baru financial technology (fintech). Beleid dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) itu paling lambat terbit di semester I 2018. Nantinya, seluruh bentuk penyelenggaraan fintech akan mengacu pada aturan baru tersebut.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan OJK memang telah memiliki aturan fintech berupa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer/P2P Lending). Namun, aturan baru tersebut nantinya akan bersifat lebih umum.

"Kami optimistis, terbit kuartal I 2018, tapi kalau kemudian ada masukan dari industri yang masih harus diakomodir, maka butuh waktu. Semoga, paling lambat semester I 2018 selesai," papar Nurhaida di Bali, Senin (12/3).

Secara terpisah, Sukarela Batunanggar selaku Deputi Komisioner OJK Institute menerangkan, POJK itu bakal mewajibkan seluruh fintech mendaftarkan identitasnya kepada OJK. Artinya, hal ini juga berlaku pada fintech di luar sektor pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

"Jadi, semua fintech, meskipun bukan fintech keuangan, tapi sepanjang fintech itu memberikan atau menawarkan jasa berupa produk keuangan ya harus mencatatkan diri ke OJK," ungkap Sukarela.

Jika memang OJK menemukan fintech yang nekat tidak mendaftarkan identitasnya, maka OJK akan melarang fintech itu untuk beroperasi.

Ia menegaskan, POJK baru ini bukanlah revisi dari POJK sebelumnya. Sukarela justru menyebut ada kemungkinan untuk merevisi terhadap POJK nomor 77/POJK.01/2016 guna mengikuti POJK yang baru.

Lebih lanjut ia menyatakan, POJK baru akan mengatur mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi dari setiap fintech. Setelah semua fintech terdaftar, OJK bakal memetakan fintech mana saja yang berhak diawasi oleh OJK.

Nurhaida menambahkan fintech juga diharapkan memberikan edukasi kepada nasabahnya untuk menciptakan pemahaman secara menyuluruh.

Berdasarkan catatan OJK, jumlah fintech P2P yang terdaftar di OJK baru sebanyak 36 perusahaan, sedangkan 42 perusahaan lainnya masih dalam proses.

"Total pinjamannya mencapai Rp3 triliun atau meningkat 17,1 persen (year to date/ytd)," kata Nurhaida.

Adapun, total penyedia dana juga naik 14,82 persen (ytd) menjadi 115.897 dan jumlah peminjam sebanyak 330.154 atau naik 27,16 persen. 


(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
MA Putuskan Menhub Harus Cabut Peraturan Transportasi Online
Ronaldo ‘Ngambek’ UEFA Pilih Modric Sebagai Pemain Terbaik
Dipersilahkan Mundur, Malaysia Jawab Tantangan Edy Rahmayadi
Hadapi Brunei, Pelatih Malaysia U-16: Kami Akan Terus Dilecehkan Fans Indonesia
Terbalikkan Bendera Indonesia, Pemain Malaysia U-16 Minta Maaf

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad