Home  / Ekbis
RAPP Tak Realisasikan Tanaman Kehidupan, Tiga Desa Serahkan Berkas Ke Pemkab Pelalawan
Senin, 20 Februari 2017 | 19:19:14
riaueditor.com
Peta Konsesi IUPHHK- Hutan Tanaman PT. RAPP di Kecamatan Pelalawan dan Teluk Meranti.
PELALAWAN, riaueditor.com - Masyarakat dari enam desa di dua kecamatan yakni Kecamatan Teluk Meranti diantaranya Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk, Desa Petodaan serta Kecamatan Pelalawan yakni Desa Sungai Ara, Desa Ransang dan Desa Kuala Tolam menuntut PT RAPP agar merealisasikan tanaman kehidupan.

Namun setelah sekian lama disuarakan belum ada titik temu antara masyarakat dan PT RAPP. Akhirnya perwakilan tiga Desa melalui inisiator Camat Teluk Meranti, Kiki Syamputra telah menyerahkan berkas tiga desa ke Pemkab Pelalawan melalui Tapem Setdakab Pelalawan. 

Sementara Camat Pelalawan Joko Purnomo yang dihubungi riaueditor.com menyebutkan akan mengkoordinasikan kepada tiga perwakilan desa di wilayahnya agar dapat mengumpulkan berkas soal tuntutan tanaman kehidupan.

"Ya, warga enam Desa di dua Kecamatan tersebut menuntut tanaman kehidupan yang merupakan hak masyarakat sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menhut No. 70/Kpts-II/95 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor P.21/Menhut-II/2015 tentang pembangunan hutan tanaman industri di wilayah konsesi HTI PT RAPP yang sejak diterbitkan hingga saat ini belum pernah terealisasi pada enam Desa di dua Kecamatan tersebut," papar Camat Teluk Meranti Kiki Syamputra kepada riaueditor.com.

Menurut Camat, adapun luasan konsesi PT RAPP yang berada di wilayah 6 Desa berdasarkan data yang dimiliki masyarakat seluas ± 45.151 Ha dengan rincian Desa Kuala Tolam 19.440 Ha, Desa Ransang 7.235 Ha, Desa Sungai Ara 6.195 Ha, Desa Pangkalan Terap‎ 2.493 Ha, Desa Kuala Panduk 5.668 Ha dan Desa Petodaan 4.117 Ha.

"Warga menuntut agar PT RAPP merealisasikan tanaman kehidupan dimaksud seluas 20 persen dari luas lahan konsesi sebagai amanat dari permenHut Nomor P.12/Menlhk-II/2015," papar Camat.

Menurut Kiki, tuntutan juga berlaku mundur karena selama ini RAPP tidak merealisasikan tanaman kehidupannya padahal aturan itu sudah ada sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya Permenhut 70/kpts-II/95.

"Setahu saya alokasi itu sudah ada tertuang di dalam RKU mereka setiap 10 tahun yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan. Cuma sampai saat ini kok gak diserahkan k emasyarakat," paparnya.

Dikatakan Kiki, yang dituntut itu berdasarkan ayat konstitusi yang berlaku. Kita yakin PT RAPP adalah perusahaan yang taat dengan aturan rasanya tidak mungkin tidak digubris. Masyarakat bukan memeras perusahaan, hanya menuntut hak sesuai aturan yang ada. Tentunya warga meminta ada pertemuan terhadap surat tuntutan yang dikirim," ucapnya. 

Kabag Tapem Setdakab Pelalawan Novri Wahyudi membenarkan sudah adanya berkas tuntutan masyarakat tiga desa dari Teluk Meranti. "Ya sudah kita koordinasikan dengan pimpinan dan tinggal mencari jadwal pertemuan. Pemkab sebagai mediasi antara masyarakat dan perusahaan," tukasnya. (zul)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
SDN 001 Panipahan Tak Pernah Dapat Bantuan Rehab Sekolah Dari Manapun
Ketua KPK: Koruptor Seharusnya tak Perlu Diberi Remisi
Panglima TNI: Ulama Indonesia Tidak Akan Merubah Pancasila
Pemilik Tak Bayar Pajak Lebih dari 3 Tahun, Kendaraan Siap-Siap Masuk “Kandang”
Panglima TNI: Pancasila Tidak Boleh Dirubah
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
Bidan itu ngurus AKI dan AKB saja tidak beres-beres mau ditambah kegiatan lagi ..... disisi lain paham enggak bekal bidan yang diperoleh dipendidikannya..... atau hanya sekedar show saja......JANGAN HANYA KARENA BIDAN DITEMPATKAN DI DESA TERUS DIA MENJADI SUPERWOMAN YANG BISA DAN MAMPPU MENGERJAKAN SEGALANYA........... jajaran kes tidak peenah mengevaluasi capaian pembelajaran bidan dengan kebutuhannya akhirnya nngawur dalam menerapkan kegiatan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU