Home  / Ekbis
Main Serobot, Komisi II Hearing dengan PT NSP
Pihak PT NSP Akui Tidak Bisa Membedakan Hutan Dengan Pohon Sagu
Kamis, 29 Mei 2014 | 15:26:44
Kebakaran lahan di PT NSP meluas hingga ke lahan dan permukiman warga di kecamatan Tebing Tinggi Timur, kabupaten kepulauan Meranti.
SELATPANJANG, riaueditor.com- Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (28/5) Kemarin gelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak PT. Nasional Sagu Prima (NSP) menyangkut tapal batas dengan masyarkat.

PT NSP diduga telah menyerobot dan menggarap lahan milik masyarakat di sekitar areal perusahaan tanpa ada koordinasi dan persetujuan pemilik lahan terlebih dahulu, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Selain Ketua Komisi II DPRD Meranti, Basiran SE, MM yang memimpin hearing, hadir juga Wakil Ketua Komisi II, Falzan Surahman, Sekretaris Komisi II, H M Adil SH, serta Anggota Komisi II, Edy Mashudi SPdI, Amyurlis (Ucok) dan Ruby Handoko (Akok).

Sedangkan dari pihak perusahaan hadir Perwakilan PT. NSP dari Jakarta, Eris Hariaman, GM PT. NSP di Kepulauan Meranti, Erwin dan Humas PT NSP, Budi, serta Kepala Desa Teluk Buntal, H. Atan Ismail dan sejumlah anggota masyarakat.

Basiran SE, MM mengatakan, dalam hearing ini pihak DPRD sebenarnya mau bersama-sama mencari solusi agar jangan terjadi konflik antara pihak Perusahaan (PT. NSP) dengan Masyarakat pemilik lahan.

"Kita di Kabupaten Kepulauan Meranti ini memang membutuhkan investor, tapi kita tidak butuh keberadaan perusahaan  yang menyengsarakan masyarakat Meranti," ucap Basiran.

Salah satu Pemilik Lahan, Sumadi (45) mengungkapkan kekesalannya kepada PT. NSP, karna apa yang dikatakan pihak PT NSP awalnya tidak sama dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya di lapangan.

"Setelah dilakukan tata batas, yang dulunya bukan areal HTI sekarang semua masuk konsesi. Pihak PT NSP tidak pernah berkoordinasi, alih-alih lahan perkebunan sagu kami digarap hingga jadi kanal dan sebagainya, disini kami merasa sangat dirugikan," ungkap Sumadi kesal.

Ia menilai, dalam operasinya PT. NSP tidak pernah memikirkan masyarakat. Perusahaan besar itu hanya memikirkan diri sendiri. Faktanya di lapangan, tanpa koordinasi lahan mereka sekarang sudah digarap dan sudah menjadi kanal yang begitu lebar.

"Kami sangat memohon melalui forum ini bisa membantu kami, karna di sini kami orang kecil harus melawan raksasa yang besar," harapnya.

Terlebih lagi, kata Sumadi, masyarakat sudah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan, bahwa lahan masyarakat yang dibabat dan digarap PT. NSP telah menjadi kanal yang merupakan lahan di luar konsesi dan areal PT. NSP.

Sementara, perwakilan PT. NSP Jakarta, Eris Hariaman mengatakan, pihak perusahaan sangat beritikad baik untuk menyelesaikan semua persoalan. Perusahaan menurut Eris tentunya akan mengutamakan mediasi mencari titik temu agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Walaupun sempat diakui oleh pihak PT. NSP dalam hearing, bahwa
menyangkut pembabatan dan penggarapan sebagaimana yang disampaikan
pemilik lahan, itu semua karna mereka lahan tersebut merupakan areal
konsesi.

Ironisnya pihak perusahaan mengakui, saat menggarap lahan tidak bisa membedakan hutan dan pohon sagu.(jai)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sekretaris Dispora Siak Buka Musyawarah Chapter ERCI Riau di Siak
Fikom UMRI Libatkan Alumni Dalam Penyusunan Kurikulum SNPT-KKNI
Kepergok Mencuri Laptop, Irsad Ditangkap Polsek Tenayan Raya Usai Terjatuh Dari Motor
Ini Jadwal SBMPTN 2017!
Soal PT SAL, Masyarakat Desa Pungkat Kembali Datangi Kantor Bupati Inhil

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
loading...
situspoker situspoker