ADVERTORIAL DPRD RIAU

DPRD Riau Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Raperda PJ APBD 2017

Riau
PEKANBARU, riaueditor.com - Usai libur lebaran 1439 H, DPRD Riau kembali menggelar rapat paripurna, Senin (02/07/18). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dengan agenda "Pandangan Umum Fraksi Raperda Tentang Pertanggungjawaban (PJ) Pelaksanaan APBD TA 2017".

Sebelum masing masing fraksi menyampaikan pandangannya, Sunaryo mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang telah bersama-sama memberikan hàk suaranya dalam pelaksanaan Pilkada pemilihan Gubernur Riau periode 2019-2024.

Selanjutnya sebut Sunaryo, dari 64 orang anggota dewan, yang hadir berjumlah 34 orang. Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dewan hari ini dapat dilaksanakan.

Sesaat kemudian, Wakil Ketua DPRD Riau asal Partai PAN itu mempersilahkan masing fraksi menyampaikan pandangannya.

Diawali fraksi Golkar yang dibacakan Masgaul. Tak begitu jelas inti dari pandangan partai ini. Karena begitu membaca dua kalimat, Masgaul langsung menyerahkan pandangan fraksinya kepada Sunaryo yang didampingi Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

Sedangkan fraksi PDIP yang dibacakan Almainis, menyayangkan realisasi pendapatan daerah yang masih rendah, yaitu 87,27% tahun anggaran 2017, menurun dibanding 2016.

Selain itu PDIP dalam pandangannya menyoroti kinerja eksekutif terkait asset yang belum dikembalikan ke daerah dan tak diketahui status dan keberadaannya.

Pada bagian lain, fraksi PDIP mengungkapkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah terhadap LKPJ SKPD memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian, hal tersebut belum menjamin meningkatkan.

Sementara fraksi partai Demokrat yang dibacakan Agus Triansyah dalam pandangannya, mendesak Gubernur segera mengambil langkah konkrit terkait dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif dan persuasif terhadap utang pajak.

Riau
Selain itu, Partai Demokrat meminta agar infrastruktur jalan di perbatasan antar Provinsi dan jalan alternatif dapat ditingkatkan pemeliharaannya.

Sedangkan fraksi PAN dalam pandangannya yang dibacakan Bagus Santoso menyoroti bobroknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau.

"Kami menilai, kinerja BUMD sampai masih belum menggembirakan dan belum meningkat secara signifikan. Bahkan ada yang sudah sekarat saat ini, misalnya Riau Petroleum," kata Bagus.

Anggota Komisi IV DPRD Riau ini meminta Pemprov Riau segera mencarikan solusi untuk menggenjot kinerja seluruh BUMD di Riau, agar bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PAN juga mempertanyakan rencana Pemprov yang ingin melakukan revitalisasi terhadap BUMD diawal 2017 lalu, namun hingga kini tidak ada kejelasan.

Diawal 2017 ada rencana revitalisasi ke BUMD. tapi tidak ada realisasinya, kenapa dan ada apa ?," imbuhnya.

Selain itu fraksi PAN juga menyoroti lemahnya penyerapan anggaran di dua sektor yang sangat vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni sektor infrastruktur dan sektor pendidikan.

"Kita lihat pengerjaan Jembatan Siak IV yang diharapkan masyarakat juga jauh dari harapan, dan masih banyak lagi pembangunan yang tidak selesai," tuturnya.

Riau
Di sektor pendidikan juga ada dana sekitar 50 Milyar yang tidak direalisasikan. Angka yang sangat fantastis di sektor yang paling strategis," imbuhnya lagi.

Ditambahkan Bagus, angka pertumbuhan ekonomi Riau masih berkutat di angka 3 persen. Jauh dibawah angka regional Sumatera di angka 4,30 persen dan ekonomi nasional 5,09 persen. Pihaknya mengklaim pertumbuhan ekonomi Riau terburuk sepanjang sejarah.

Berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan tambah Bagus, belum mampu mencapai tujuan utama RKPD. Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif, ulasnya.

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga menyoroti masalah kemiskinan yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh PAN dari BPS, pada September 2017 angka kemiskinan berjunlah 517.985 jiwa atau 7,78 persen. Angka tersebut naik dibanding tahun 2016. Yakni 7,67 persen atau sebesar 501.590 jiwa.

"Sementara angka pengangguran terbuka walaupun menurun dari tahun 2016. Yakni dari 7,43 persen atau sekitar 222 ribu orang menjadi 6,22 persen atau sekitar 184 ribu orang," ujarnya.

Terakhir, Fraksi PAN juga menyoroti masalah realisasi belanja daerah. Dimana pada tahun 2017 meningkat pada angka 88,37 persen. Artinya, lanjut dia, dari Rp 10,398 triliun rupiah dana yang tersedia, Pemprov hanya mampu membelanjakan sebesar Rp 9,188 triliun saja.

"Bahwa ternyata porsi belanja modal sebesar Rp 2,192 triliun hanya dapat terealisasi sebesar 1,941 triliun atau 88,54 persen. Padahal belanja modal inilah porsinya masyarakat. Artinya yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Di situ ada belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, sampai peralatan dan mesin," ulasnya.

Sementara itu fraksi Gerindra Sejahtera, PKB, PPP dan fraksi Nasdem-Hanura tak membacakan pandangannya. Keempat fraksi ini memilih menyerahkan dokumen pandangan fraksinya kepada Sunaryo. (adv/fin)